RUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA


A. ASAS LEGALITAS

Asas Legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :”Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Asas Legalitas dalam bahasa Latin dirumuskan sebagai : “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” yang dapat diartikan sebagai : “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanp ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Atau dalam bahasa Latin juga dikenal “Nullum crimen sene lege stricta” yang dapat diartikan sebagai “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

Dua  hal dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :

–     Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.

–     Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga  pengertian :

  1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
  2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

 

B. PENERAPAN ANALOGI

Menurut Vos  :

Bahwa analogi tidak diizinkan setidak-tidaknya dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Dengan penerapan undang-undang secara analogi diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat undang-undang belum memikirkan atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penerapan analogi dan interpretasi ekstensif merupakan dua jalur tetapi satu hasil.

Garis pemisah antara penerapan analogi yang dilarang dan yang diizinkan, yaitu dilarang jika diciptakan delik-delik baru berdasar analogi itu.

Utrecht menarik garis pemisah antara interpretasi ekstensif dan penerapan analogi sebagai berikut :

I.

II.

Interpretasi

Analogi

Interpretasi

Analogi

:

:

:

:

Menjalankan undang-undang setelah undang-undang tersebut dijelaskan.

Menjelaskan suatu perkara dengan tidak menjalankan undang-undang.

Menjalankan kaidah yang oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas.

Menjalankan kaidah tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah tetapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut.

C. HUKUM TRANSITOIR (PERALIHAN)

Atas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dibatasi dengan kekecualian yang tercantum di dalam ayat 2 pasal itu. Pasal 2 ayat 2 itu berbunyi : “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”.

Kemungkinan berlakunya undang-undang yang baru (yang diundangkan kemudian dari perbuatan) merupakan kekecualian juga dari asas yang berlaku umum bahwa undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (lex temporis delicti) yang diterapkan.

Sehubungan dengan hal ini terdapat dua teori yaitu :

  1. Teori materiel : yang terdiri dari teori materiel tak terbatas dan teori materiel terbatas.

Perbedaan teori materiel tak terbatas dengan teori materiel terbatas ialah pada ajaran materiel terbatas dikatakan ada perubahan perundang-undangan jika terjadi perubahan dalam keyakinan hukum.

  1. teori formil.

Berpendapat bahwa perubahan perundang-undangan berarti redaksi undang-undang pidana yang diubah. Perubahan undang-undang lain selain dari undang-undang pidana, walaupun berhubungan dengan undang-undang pidana, bukanlah perubahan undang-undang menurut pasal 1 ayat 2 KUHP.

D. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT RUANG TEMPAT DAN ORANG

  1. Asas Teritorialitas atau Wilayah

Hukum pidana suatu Negara berlaku di wilayah Negara itu sendiri. Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah Negara tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu, dimana disini berarti bahwa orangnya yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Negara itu tetapi deliknya (strafbaar feit) terjadi di wilayahnya.

Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air (vaartuig) Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana. Ketentuan pasal 3 KUHP ini dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 telah ditambah dengan kata pesawat udara. Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai kekecualian yaitu hukum internasional. Hal ini tercantum di dalam pasal 9 KUHP yang berbunyi : “berlakunya pasal-pasal 2-5,7 dan 8 dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum internasional”.

  1. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu Negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan Negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan Negara itu. Asas ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 1,2 dan 4 KUHP.

  1. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum Indonesia mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada. Inti asas ini tercantum dalam pasl 5 KUHP.

Ketentuan di dalam pasl 5 ayat 1 ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum di adili di luar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia dan tidak berlaku untuk delik pelanggaran. Asas personalitas ini diperluas dengan pasal 7 yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif juga asas nasionalitas pasit (asas perlindungan).

  1. Asas Universalitas

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia.

Asas ini diatur dalam pasal 4 sub ke-2, pasal 4 sub ke-4 KUHP, pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976.

E. HUKUM PIDANA SUPRANASIONAL

Hukum Pidana Supranasional pada dasarnya ditentukan dalam hukum bangsa-bangsa yang terdiri dari perjanjian-perjanjian tertutup antar Negara dan juga tidak tertutup dari kebiasaan-kebiasaan dan asas-asas yang bersifat hukum bangsa-bangsa/sumber formil berada di atas niveau Negara sendiri.

Bentuk paling sempurna berfungsinya hukum pidana supranasional ialah diterimanya sejumlah peraturan-peraturan supranasional oleh Negara-negara berupa delik-delik yang mempunyai sifat internasional. Ditetapkan sebagai dapat dipidana yang berdasarkan ketentuan umum yang seragam, dipidana oleh hakim yang supranasional.

Iklan