PERBUATAN DAN RUMUSAN DELIK


A. PENGERTIAN DELIK

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict dan negara-negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Sedangkan Indonesia memakai istilah yang sama dengan Belanda dan pada tulisan ini dipakai istilah yang netral yang delik.

B. RUMUSAN DELIK

Ada dua golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simon, yang merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi :

  1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
  2. Bertentangan dengan hukum;
  3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
  4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik, yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di suatu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis.

Berdasarkan uraiannya, ia membuat bagan tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua :

  1. Acus reus (delictum) yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif;
  2. Mens reayaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif A ditambah B=C (syarat pemidanaan)

Jadi bertemulah pendapat golongan yang menyatakan actus reus dan mens rea dalam rumusan delik dan golongan yang memisahkan keduanya yaitu kedua golongan memandang seseorang baru dapat dipidana jika memenuhi syarat pemidanaan yang obyektif dan subyektif.

C. PERBUATAN DAN RUMUSAN DELIK DALAM UNDANG-UNDANG

Code penal memakai istilah Insfarction yang terbagi atas crime (kejahatan), delct (kejahatan ringan). Hukum pidana Inggris memakai istilah act dan lawannya omission. Menurut pendapat penulis act dapat dibaca tindakan dan omission dibaca pengabaian. Oleh sebab itu istilah “tindak pidana” tidak tepat karena ”tindak” pasti hanya meliputi perbuatan positif dan tidak meliputi “pengabaian” (nalaten).

D. CARA MERUMUSKAN DELIK

Pada umumnnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dengan subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu sebagian dimulkai dengan “Barang Siapa” ini menandakan bahwa yang menjadi subyek delaik ialah “siapapun”.

Pada umumnya rumusan delik berisi “bagian inti” suatu delik, Artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, berulah seseorang diancam dengan pidana.

Beberapa rumusan delik membedakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Tentang arti kualifikasi suatu delik, dipersoalkan apakah kualifikasi itu dipandang sebagai singkatan atau kata pendek bagi perbuatan yang dirumuskan disitu ataukah mempunyai arti tersendiri, lepas dari penentuan unsur-unsur, sehingga menjadi dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu batasan menurut unsur-unsurnya dan menurut pengertian yang umum (kualifikasi).

E. PEMBAGIAN DELIK

Delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti sebagai berikut :

  1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (misdrijven en overtredingen).
  2. Delik Materiel dan Delik Formil (materiele en formeledelicten)
  3. Delik Komisi dan Delik Omisi (Commissiedelicten en omissiedelicten).
  4. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan (Zelsftandige en voorgezette delicten).
  5. Delik selesai dan Delik berlanjut (aflopende en voordurende delicten)
  6. Delik tunggal dan Delik berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten)
  7. Delik bersahaja dan Delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten)
  8. Delik sengaja atau Delik kelalaian atau culpa (doleuse en culpose delicten)
  9. Delik politik dan Delik komun atau umum (politieke en commune delicten)
  10. Delik propria dan Delik komun atau umum (delicte propria en commune delicten)
  11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi.
  12. Untuk Indonesia, menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi dan lain-lain.

Pembagian delik-delik dapat dirinci sebagai berikut :

–            Delik kejahatan dan pelangaran.

–            Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana.

–            Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan.

–            Delik dibaca pada uraian gabungan delik atau perbarengan (samenloop)

–            Delik yang selesaiialah delik terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu dan delik yang berlangsung ialah delik yang terjadi kerena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

–            Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari suatu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

–            Delik berkualifikasi ialah delik khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana.

–            Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian (culpa) penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

–            Delik politik dibagi atas : Yang murni

–            Dengan delicta propria delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.

F. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA DELIK (TEMPUS ETLOCUS DELICTI)

Ada 5 (lima) hal waktu menentukan terjadinya delik :

  1. Menyangkut berlakunya hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
  2. Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan delik ataukah belum.
  3. Menyangkut Ketentuan Residive (apakah pengulangan delik atau gabungan/concurcus) delik.
  4. Menyangkut lewat waktu (verjaring).
  5. Rumusan delik sendiri menentukan, pencurian pada waktu malam dst.; pencurian pada waktu banjir, gempa, dst.).

Pentingnya tempat terjadinya delik ditentukan karena :

  1. Menyangkut kompetensi relative hakim.
  2. Berlakunya KUHP Indonesia (Pasal 2 – Pasal 8 KUHP).
  3. Ada delik yang menentukan di tempat tertentu, misalnya di muka umum,
  4. Tempat-tempat yang terbatas berlakunya suatu ketentuan pidana, misalnya peraturan daerah yang hanya berlaku di wilayahnya sendiri.
  5. Tempat menjadi bagian rumusan delik misalnya seperti tersebut di muka pencurian di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Kejahatan yang dilakukan diatas kapal laut, udara dll.
Iklan