KESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN MELANGGAR HUKUM


BACALEG DPRD/RI 2019 Partai NasDem Jawa Barat 1

Kesalahan dalam arti luas meliputi :

A. Sengaja

Jenis-jenis sengaja

  1. Sengaja sebagai maksud;
  2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian;
  3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi

B. Kelalaian (Culpa)

Menurut Hazewinkel – Suringa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.

Van Hamel membagi culpa atas dua bagian yaitu :

  1. Kurang melihat kedepan yang perlu.
  2. Kurang hati-hati yang perlu.

C. Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidana.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

–            Dapat dipertanggung jawabkan pembuat.

–            Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti seperti (culpa).

–            Tidak adanya dasar penidaan pidana yang menghapus dapat dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Ketiga-tiganya merupaka unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik (strafbaar feit) sebagai unsur subjektif delik dan melawan hukum juga dimasukkan dalam bagian objektif.

a. Melawan Hukum

Seringkali dalam praktek sehari-hari ada yang sepintas lalu sebagai perbuatan yang diperbolehkan hukum, jadi tidak berlaku pembelaan terpaksa  untuk melawannya.

Menurut Hazewinkel – Suringa, pembelaan terpaksa (noodweer) itu merupakan dasar pembenar, oleh karena itu barang siapa yang membela diri mempunyai hak untuk itu. Jadi, tidak diperbolehkan pembelaan dengan terpaksa terhadap pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa hanya terjadi jika ada perbuatan membela diri terhadap serangan yang melawan hukum.

Pengertian melawan hukum itu sendiri bermacam-macam diantaranya adalah: tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif.

b. Subsosialitas (subsocialiteit)

Ada kecendrungan hukum pidana modern untuk memperkenalkan suatu teori baru menyangkaut syarat pemindanaan, yaitu apa yang disebut sebagai subsosialitas (subsocialiteis).

Subsosialitas ini berlaku bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana, jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, walaupun bahaya itu kecil sekali.

c. Tatbestandmassigkeit dan Wasenchau.

Didalam hukum pidana Jerman yang diikuti Zevenbergen di negara Belanda, diterima adanya delik dengan syarat Tatbestandmassigkeit, yang berarti bahwa suatu rumusan delik tidak perlu semua bagian inti ada. Zevenbergen tidak memasukkan kedalam Tatbestandmassigkeit unsur-unsur seperti kesalahn melawan hukum dan patutnya sesuatu perbuatan dipidana, walaupun semua itu dimasukkan sebagai unsur delik.

Sebaliknya,  Rutgers dalam pidato hukum pidana dan negara hukum melihat Tatbestandmassigkeit sebagai onrecht seperti juga sarjana Jerman yang mengatakan bahwa Tatbestandmassigkeit tidak dipisahkan dari unsur melawan hukum. Mereka melihat unsur delik Tatbestandmassigkeit yang melawan hukum ditambah dengan kesalahan.

Iklan