Tantangan Politik Generasi Muda Masa Kini


Erwin Yuda PranataGerontrokrasi Demokrasi, pemerintahan oleh rakyat, adalah cermin dari suatu proses budaya dalam usaha menjabarkan konsep kekuasaan dan masyarakat. Kebudayaan, yang pada hakekatnya adalah suatu upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan pada setiap tahap kemantapan perkembangan, memberikan ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu mengkaji kemantapan tersebut.

Apa yang disebut proses demokrasi adalah suatu bagian dari proses kebudayaan karena ia merupakan kekuatan yang menggerakkan proses membentuk sosok baru dari suatu konsep kekuasaan, yang dianggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat.

Pada kenyataanya, kebudayaan tidak pernah sepenuhnya memberikan jalan ke arah kebudayaan yang benar-benar baru, tidak perduli betapa kuatnya dampak inovasi, akan selalu ada golongan atau kelompok-kelompok yang menggunakan budaya “gaya” lama untuk melanggengkan sesuatu. Dalam hal ini sebuah kekuasaan. Pada gilirannya, kedinaminsan dalam budaya berdemokrasi menjadi tersumbat, terhalang oleh tirai tua “bergaya lama” yaitu “Gerontokrasi”.
“Kebudayaan tidak pernah sepenuhnya memberikan jalan ke arah kebudayaan yang benar-benar baru, tidak perduli betapa kuatnya dampak inovasi”

Gerontokrasi adalah sebuah relasi sosial, ia terbangun dalam sebuah stuktur yang satu sisinya dipegang dan dikendalikan oleh orang-orang berumur (tua), berhadapan dengan orang-orang muda di sisi lainnya. Fenomena gerontokrasi harus diakhiri karena bisa berujung pada titik mematikan demokrasi politik. Dan bisa dipastikan, gerontokrasi adalah bentuk “gaya lama” untuk mempertahankan sebuah kekuasaan. Suatu gaya yang mampu menyumbat budaya kedinamisan demokrasi. Mengapa demikian?

Anas Urbaningrum sebagai intelektual muda memaparkan pentingnya regenerasi untuk mencegah gerontokrasi. Menurut Anas Urbaningrum, regenerasi tentu adalah hal penting dan hal yang niscaya. Regenerasi adalah jalan untuk memastikan kontinuitas perubahan dan kemajuan. Tanpa regenerasi, kita akan menghadapi gejala degenerasi kepemimpinan bangsa, dan bangsa ini akan tercebur dalam “gerontokrasi” kepemimpinan oleh orang-orang yang sudah tua.
“Regenerasi adalah jalan untuk memastikan kontinuitas perubahan dan kemajuan”

Tentu saja hal demikian harus dihindari. Dalam konteks kepemimpinan bangsa, menurut Anas Urbaningrum adalah siapa yang terbaik, yang paling memadai kapabilitas, integritas dan akseptabilitas di hadapan rakyat.

Itulah pemimpin yang mampu dan berkemampuan. Itulah pemimpin yang sanggup dan berkesanggupan mengemban tugas sebagai “lokomotif” kemajuan bangsa. Itulah tokoh yang layak menjadi inspirator, motivator dan sekaligus motor bagi perubahan menuju bangsa yang bermartabat: kemiskinan berkurang, pengangguran mengecil, pemerintahan yang bersih dan melayani, integrasi nasional semakin kokoh, keamanan terjaga, ketertiban publik membaik, akses pendidikan dan kesehatan yang meluas, dan sebagainya.

Anas Urbaningrum kembali mempertegas bahwa, memilih pemimpin bukan kontestasi umur, siapa yang paling muda atau siapa yang paling tua. Menemukan pemimpin adalah perkara siapa yang paling mampu dan terbukti mampu, dengan ukuran-ukuran yang jelas dan nyata. Bukan slogan dan kata-kata kosong.

Apa akar penyebab gerontokrasi politik?

Tidak lain karena syahwat politik dan kekuasaan masih menancap tajam diubun-ubun kesadaran tokoh politik yang telah memasuki usia senja. Fatsun politik dan kepantasan politik tak digubris karena hasrat politik yang masih menggebu. Pada skala politik, gerontokrasi merupakan hal buruk bagi realisasi dua agenda politik. Terciptanya regenerasi politik dan transformasi politik di Indonesia.

Ini berarti menyendatkan terjadinya regenerasi politik di tubuh partai yang berakibat meranggasnya tunas-tunas muda untuk berkembang. Fenomena gerontokrasi sebetulnya menegaskan betapa urgensi dicantumkannya batasan usia untuk dapat menjadi pengurus partai politik di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap partai politik di tanah air.

Pembatasan usia dimaksudkan untuk melakukan pembeliaan pemimpin-pemimpin politik. Karena regenerasi politik hanya mungkin berlangsung jika para aktor politik generasi tua membuka jalan tampilnya tunas-tunas muda sebagai pemimpin. Regenerasi politik mustahil terjadi jika hanya dan harus menunggu munculnya rasa-rasa seperti bosan, sakit, meninggal dan alasan force majeure dari para aktor politik generasi tua terlebih dahulu. Dan sudah tentu keadaan ini tidak kondusif bagi masa depan demokrasi.
“Regenerasi politik mustahil terjadi jika hanya dan harus menunggu munculnya rasa-rasa seperti bosan, sakit, meninggal dan alasan force majeure dari para aktor politik generasi tua terlebih dahulu”

Pergantian kepemimpinan dan kaderisasi adalah siklus ideal

Salah satu indikator untuk mengukur apakah sebuah sistem demokrasi berjalan secara berkesinambungan adalah dengan melihat suksesi kepemimpinan dan kaderisasi di dalam tubuh sebuah organisasi poltik. Mengingat bahwa sebuah organisasi politik atau partai politik bukanlah sebuah fans club. Maka, pergantian kepemimpinan dan kaderisasi partai dalam tubuh partai politik adalah hal wajar sebagai siklus ideal yang dijalani dalam organisasi politik.

Jika pergantian kepemimpinan berjalan lancar dan damai dalam proses suksesi, dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi telah bekerja dan kesinambungannya terjaga. Demikian pula jika kaderisasi berproses dan berjalan dengan aman dan lancar maka jaminan terjadinya pergantian kepemimpinan termasuk kualitasnya pun terjaga dan bahkan meningkat.

Namun jika yang terjadi sebaliknya, suksesi cenderung tersendat dan penuh dengan gejolak, berarti ada masalah serius dalam kepemimpinan. Sistem demokrasi pun cenderung mengalami hambatan dan bahkan distorsi apa yang dicita-citakan dengan yang dilaksanakan.sistem demokrasi terancam menjadi semu, hanya seolah-olah demokrasi, lagi-lagi sebuah bongkahan omong kosong.

Apa Efek Gerontokrasi Politik?

Dari berbagai literatur politik, kita dapat menjumpai kecenderungan gerontokrasi politik yang bisa dipastikan akan melahirkan oligarki dan plutokrasi dalam tubuh partai. Fenomena gerontokrasi jelas membawa bahaya politik, baik secara diam-diam atau terang-terangan, yang kerapkali bekerja untuk mematikan nalar kesadaran orang-orang muda, menumpas kekuatan orang-orang muda dan menutup kesempatan bagi orang-orang muda.

Efeknya manajemen partai menjadi tidak sehat, karena tidak melibatkan partisipasi aktif fungsionaris partai yang diperparah dengan mengabaikan suatu anggota dan konstituen partai. Gerontokrasi dalam tubuh partai politik bisa tumbuh subur, bahkan akan secara sengaja dipelihara, karena sangat terkait dengan kemampuan mobilisasi dukungan finansial.

Kebutuhan finansial yang besar untuk menjalankan roda organisasi partai politik di Indonesia seolah-olah adalah takdir yang harus dipenuhi. Yang pada gilirannya, para politisi muda-pun terjebak, terperangkap dalam persepsi, berpolitik itu sangat mahal, very costly, mengelola partai membutuhkan dana besar, sejak awal terpaksa masuk dalam lingkaran money politics.

Tidak etis ketika label demokratik yang diberikan kepada sekumpulan, gerombolan gerontokrat yang mengklaim mampu mewujudkan atas nama kebaikan bersama sementara pemimpin itu sendiri justru berkuasa tanpa melalui kompetisi yang fair. Mengutip Schumpeter yang menegaskan bahwa demokrasi adalah sebuah metode memperebutkan kekuasaan melalui kompetisi politik, yang tentunya kompetisi yang sehat, arif, serta santun.
“Demokrasi adalah sebuah metode memperebutkan kekuasaan melalui kompetisi politik, yang tentunya kompetisi yang sehat, arif, serta santun”

Bagaimana Cara Mencegah Gerontokrasi Politik?

Hal yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menempatkan fungsi dan peran manusia dikaitkan dengan jenjang usianya. Kesadaran akan kecakapan politik yang merupakan suatu bentuk ekspresi perasaan memiliki kekuatan dalam kaitannya dengan sistem politik.

Ini merupakan komponen sikap yang penting dari budaya politik, karena kecakapan politik dapat dianggap syarat bagi terbentuknya partisipasi politik. kecakapan yang utama dapat difahami sebagai bentuk pemberdayaan politik, para kader mempunyai perasaan bahwa pendapat mereka cukup berarti, bahwa mereka memenuhi syarat untuk berpendapat mengenai politik, dan bahwa jika mereka berupaya, suara mereka akan didengar, bahwa pendapat mereka berdampak terhadap proses pembuatan keputusan.

Pada titik yang lebih jauh, kecakapan politik dapat dilihat sebagai sikap mendorong diri (self reinforcing) untuk turut ambil bagian dalam berkontribusi, berpartisipasi aktif yang akan berdampak positif bagi perkembangan kecakapan dari partai politik yang modern.

Untuk merealisasikan kesadaran ini, harus ada good will dari kaum tua dan strong will dari kaum muda untuk meyakinkan generasi tua. Paling tidak, ada beberapa alasan mengapa pemuda perlu dengan segera diberi peran lebih dalam format kepemimpinan nasional saat ini.

Pertama, di hampir semua negara, kelompok pemuda menempati jumlah mayoritas. Abad ke-21 adalah abad kaum muda, peran kaum muda dalam perubahan dunia saat ini dan ke depan akan semakin besar dibanding kaum tua. Kedua, pemuda berada pada saat idealisme di titik puncak, dan ini potensi untuk perubahan besar.

Ketiga, pemuda selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di mana pun. Dalam kompetisi global saat ini, semua dituntut memiliki kesegaran energi, pemikiran, dan kreativitas yang tinggi. Keempat, para pemuda tidak memiliki beban sejarah, konflik, dan trauma masa lalu sehingga langkahnya masih tegap tanpa diliputi rasa kebimbangan.

Pemimpin nasional yang kita dambakan saat ini adalah sosok yang bermoral luhur, berani, tegas, mempunyai vitalitas tinggi, berinteligensi di atas rata-rata, bahkan superior. Inilah karakter kaum muda.
“Pemimpin nasional yang kita dambakan saat ini adalah sosok yang bermoral luhur, berani, tegas, mempunyai vitalitas tinggi, berinteligensi di atas rata-rata, bahkan superior”

Pada kesimpulan akhir, sepanjang cara kerja para gerontokrat didasarkan pada logika ke-egoan “keakuan” dan “kekamian”, sepanjang itu pula pertentangan dan konflik politik akan muncul. Karena bagi para gerontokrat bertengger dalam kekuasaan politik dalam waktu yang lama dipandang sebagai kesempatan untuk memperluas kapling politik yang berimbas terenggutnya eksistensi para politisi-politisi muda.

Padahal salah satu hal penting yang dibutuhkan bangsa ini adalah altruisme politik. sebagai lawan dari egosentrisme politik, maka cara pandang altruis adalah senantiasa mempertimbangkan eksistensi dan kepentingan orang lain. Jika altruisme tumbuh, para elit politik akan berpikir jutaan kali untuk meminggirkan apalagi menyingkirkan, meniadakan kontribusi peran orang-orang muda dalam membangun bangsa.

Sebaliknya, akan tumbuh sikap saling toleransi, menghargai, menghormati, merangkul saling membangun keutuhan untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih dari itu, elit politik altruis juga akan semakin sadar akan kehadiran rakyat dengan berbagai hak dan eksistensialnya, aspirasi dan kepentingannya.

Para elit akan selalu mengkorfimasikan fikiran, sikap, dan tindak tanduk politiknya dengan nurani dan kepentingan publik. Inilah politisi sejati yang berhikmah.

Lantaran itu, menurut Anas Urbaningrum, belum terlambat bagi para elit, pemimpin bangsa untuk belajar memperkecil egosentrismenya dan memperluas kesadaran altruisme-nya, menjadi sosok yang negarawan.

Marilah semuanya belajar dalam kedinamisan demokrasi yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi terjadinya proses dialektik tentang membangun dan menata bangsa mencapai hidup dan berkehidupan yang lebih baik.

Sekarang saatnya membangun kesadaran baru sekaligus melakukan reorientasi pengorganisasian kembali sebagai bangsa besar dan santun, kosmopolit, dan tidak kehilangan akar kultural, berbhineka integratif, produktif, serta responsif dan emansipatif.
“Sekarang saatnya membangun kesadaran baru sekaligus melakukan reorientasi pengorganisasian kembali sebagai bangsa besar”
Sumber : Dewa Nitisastra

Iklan